Komisi I DPRD Bukittinggi Tinjau MPP, Berikan Apresiasi, Ingatkan Jangan Sampai Korupsi
Bukittinggi, Radio Elsifm — Komisi I DPRD Bukittinggi lakukan kunjungan kerja lapangan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bukitinggi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Bukittinggi, Jumat (16/05).
Anggota Komisi I DPRD Bukittinggi, yang hadir dalam kunjungan lapangan ini, Dedi Fatria, Yerry Amiruddin, Arnis Malin Palimo dan Shabirin Rahmat. Selain Anggota komisi I, kunjungan lapangan ini, juga dihadiri langsung Ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi.
Ketua Komisi I DPRD Bukittinggi, Dedi Fatria, menjelaskan, kunjungan kerja lapangan, dilaksanakan terkait fungsi kedewanan, khususnya fungsi pengawasan jalannya pemerintahan. Dimana, untuk kali ini, Komisi I meninjau pelayanan yang dilaksanakan pada Mal Pelayanan Publik Kota Bukittinggi.
“Komisi I DPRD Bukittinggi, ingin melihat langsung bagaimana perangkat daerah, khususnya DPMPTSP, memberikan layanan terbaik pada masyarakat pada MPP. Kita tentu berharap adanya sinergi pelaksanaan tugas dalam pembangunan daerah dan pelayanan pada masyarakat. Secara garis besar, kami apresiasi keberadaan dan pelayanan MPP ini. Tentu kedepan, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Salah satunya, bagaimana SKPD lain bisa mengisi counter yang ada san memperluas pelayanan, termasuk juga, bagaimana komunikasi pimpinan daerah, agar imigrasi bisa membuka layanan di MPP ini,” ungkapnya.
Ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi, menyampaikan apresiasi layanan yang tersedia di MPP Bukittinggi. Beberapa kendala atau kebutuhan yang disampaikan, tentu akan diupayakan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi dan terealisasi kedepannya.
“Kita support ini. Tentu akan ada pembicaraan lanjutan dengan pemerintah daerah, bagaimana kebutuhan yang diimpikan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat, pada MPP ini, bisa kita realisasikan di tahun yang akan datang. Namun, kita tetap berharap agar tidak ada persoalan yang terjadi, khususnya korupsi, yang rentan terjadi pada layanan publik seperti MPP ini,” tegasnya.
Kepala Dinas PMPTSP Bukittinggi, Ahda Hidayat, menjelaskan, Mal Pelayanan Publik Bukittinggi merupakan Pelayanan terpadu dan terintegritas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Bukittinggi. Jenis Pelayanan yang diberikan MPP ini yaitu pelayanan dasar, perbankan, pertanahan, pajak serta perizinan. Saat ini terdapat 19 counter dengan 115 jenis layanan yang dapat melayani rata rata 300 orang per hari.
“Selama 2024 lalu, MPP kita melayani 60 ribu lebih warga di berbagai counter. Sedangkan untuk 2025, hingga 14 Mei, tercatat 17 ribu lebih warga yang telah dilayani. Cukup banyak inovasi yang telah dilakukan dan terintegrasi dengan pusat,” ungkapnya.
Beberapa kebutuhan yang cukup penting bagi DPMPTSP. Diantaranya, pengadaan genset, peningkatan kapasitas SSD sarana komputer layanan. Pemenuhan biaya pemeliharaan kantor penyediaan sarana layanan pendaftaran haji, penyediaan sarana balai nikah gratis dan usulan peningkatan status counter bank nagari dari payment poin menjadi kantor kas.
(Elsifm/dina)